1. Welcome to kiwibox

    We're happy that you are part of our community. Please take a few minutes discover how kiwibox works.

    You want to explore kiwibox on your own? No problem. You can easily restart the tour at any time by using the sidebar if you change your mind.

  2. Logo

    A click on the kiwibox Logo brings you back to the startpage. Besides a menue with a lot of useful links opens if you mouse over.

  3. Notifications

    You may find all of your news, friendship requests and messages up right in the navigation bar.

  4. Settings

    Just mouse over a post and the gearwheel will appear. Here you'll find all the settings for your news.

  5. Supermodul

    The supermodul summarizes various contents. Enjoy exploring!

alistudio

alistudio   , 26

from San Isidro

Undang-Undang Agraria 1870, Tujuan, Isi, Hak dan Dampaknya

Undang-Undang Agraria 1870, Tujuan, Isi, Hak dan Dampaknya

6665658282730785182.png

Pengertian Undang-Undang Agraria
Undang-Undang Agraria merupakan bentuk dari peraturan hukum agraria kolonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870 hingga 1960. Peraturan tersebut kemudian dihapus oleh para politik di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1960 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jadi Agrarische Wet tersebut sudah berlangsung selama 90 tahun sampai mendekati satu abad umurnya. Wet itu tercantum dalam pasal 51 dari Indische Staatsregeling, yang menjadi peraturan pokok dari undang-undang Hindia Belanda.

Tujuan Undang-Undang Agraria
Dibawah ini terdapat beberapa tujuan dari undang-undang agraria, antara lain:
Menjaga hak pilik petani atas tanahnya dari penjajah dan pemodal asing.
Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia dari penjajah.
Membuka peluang kerja kepada penduduk untuk sebagai buruh perkebunan.

Isi Undang-Undang Agraria
Dibawah ini terdapat beberapa isi dari undang-undang agraria, antara lain:
Gubernur jenderal VOC tidak memperbolehkan menjual tanah milik pemerintah. Tanah tersebut bisa disewakan paling lama sekitar 75 tahun.
Tanah milik pemerintah antara lain, hutan yang belum dibuka, tanah yang berada di luar kawasan milik desa dan penghuninya dan tanah milik adat.
Tanah milik penduduk antara lain, semua sawah dan ladang yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah sejenis itu boleh disewa oleh pemodal asing sekitar 5 tahun.

Labels: